SMRC: Elektabilitas Jokowi naik jadi 60%, Prabowo turun jadi 28%

Hasil Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang elektabilitas calon presiden yang dilakukan September 2018, menyebutkan 60,2 persen warga akan memilih Jokowi apabila pemilu dilaksanakan sekarang.

"Dengan mewawancarai 1.220 responden secara random di seluruh Indonesia, survei menunjukkan 60,2 persen akan memilih Jokowi sebagai presiden, sementara yang memilih Prabowo hanya 28,7 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di Kantor SMRC, Menteng, Minggu (7/10/2018).

Djayadi mengatakan, berdasar hasil survei tersebut peluang Jokowi untuk terpilih kembali pada Pilpres 2019 semakin menguat. "Jarak perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo melebar," katanya.

Dibandingkan survei Mei 2018, suara dukungan Jokowi naik 3 persen yakni dari 57 persen menjadi 60 persen, sedangkan Prabowo turun dari 33,2 persen menjadi 28,7 persen.

"Dari pengalaman tiga kali pilpres, calon yang suara dukungannya naik dan unggul terus sulit dikalahkan," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Djayadi, hasil tersebut tak berarti kubu Jokowi bisa duduk tenang. Sebab, ada sejumlah faktor ekonomi yang dapat mengubah tren terutama isu ekonomi, hukum dan keamanan.

"Secara umum rakyat menilai kondisi ekonomi makro saat ini 73 persennya warga menyatakan puas," tandasnya.

Adapun survei dilakukan pada 7-14 September 2018 terhadap 1.220 responden dengan response rate 1.074 responden. Survei dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 3,05 persen. Sedangkan responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka.

Read More

Survei LSI: Pasangan Jokowi-Ma'ruf berpotensi menang telak

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut berpotensi menang telak dalam Pilpres 2019. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 14-22 September 2018.

"Publik menilai pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin paling berpotensi menang telak," kata peneliti LSI, Rully Akbar saat rilis hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (4/10).

Rully mengatakan dalam survei sebanyak 58,6 persen publik yang menilai Jokowi-Ma'ruf bakal menang telak dalam kontestasi politik tahun depan. Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno hanya mendapat 25,7 persen. Sedangkan responden yang tidak jawab, tidak tahu dan belum memutuskan sebanyak 15,7 persen.

Dalam survei itu LSI juga merilis persepsi publik tentang seberapa penting sosok presiden kuat untuk memimpin Indonesia. Responden menilai presiden kuat ialah yang mendapat dukungan masyarakat mencapai 55 persen sampai 65 persen (58,50 persen). Publik menilai Indonesia memerlukan Presiden yang kuat agar pertumbuhan ekonomi stabil, termasuk kesejahteraan rakyat (42,40 persen).

"Selain itu publik juga menilai presiden kuat diperlukan agar tidak diperalat kepentingan kelompok (20,40 persen). Agar tak terlalu banyak negosiasi yang tak perlu untuk mengambil keputusan (15,30 persen), dan agar presiden kokoh melindungi keberagaman di Indonesia (13,50 persen)," papar Rully.

Dalam pesta demokrasi 2019, sebanyak 85,60 persen publik ingin terpilih presiden yang kuat. Publik yang tidak ingin hanya 6,70 persen. LSI melakukan survei pada tangga 14-22 September. Responden yang terlibat sebanyak 1.200 orang dan survei dilakukan dengan metode multi stage random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka dengan menggunakan kuisioner dan margin of error 2,9 persen.

Read More

Gerindra sebut Prabowo sudah biasa dikhianati, dibohongi, dan dikibuli

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto tidak terlalu mempermasalahkan peristiwa kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet terkait dugaan penganiayaan. Menurut dia, Prabowo sudah biasa menghadapi situasi seperti ini.

"Pak Prabowo sih biasa aja. Pak Prabowo berkali-kali menghadapi situasi kayak gini dikhianati, dibohongi, dikibuli, biasa itu, jadi beliau itu menghadapi situasi kayak gini bukan hal yang pertama," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).

Pihaknya juga tidak ingin memperkeruh suasana. Menurutnya, yang terpenting adalah Ratna sudah dipecat dari kepengurusan tim pemenangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Ya dia kan sudah mundur dan kita sudah memberhentikan yang berangkutan kan. Administrasinya kan bagus, kita bukan penyidik, kita bukan lembaga hukum, dan kita tidak cukup punya backup kecuali diri kita sendiri," ungkapnya.

Diketahui, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui telah membuat kebohongan soal penganiayaan oleh orang tak dikenal di Bandung. Dia meminta maaf kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang telah menemui dan membelanya. Setelah menyadari kebohongan soal penganiayaan itu salah, Ratna menyesal.

Ratna mengungkapkan, wajah lebamnya itu bukan karena dianiaya, tetapi akibat operasi sedot lemak yang dilakukan di bagian pipi kiri. Operasi itu dilakukan di RS Bina Estetika Jakarta tanggal 21 September lalu.

"Saya memohon maaf kepada Pak Prabowo Subianto yang kemarin tulus membela kebohongan yang saya buat," kata Ratna di rumahnya, kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (3/10).

Read More

300 Purnawirawan Jenderal TNI dukung Prabowo-Sandiaga

300 Purnawirawan Jenderal TNI mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Deklarasi itu dilakukan dalam acara diskusi dengan 300 Jenderal Purnawirawan dan para intelektual yang bertemakan 'Ekonomi Kerakyatan sebagai Solusi Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global' di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).

"Maka pada hari ini, di tempat ini kita punya satu semangat untuk membulatkan tekad untuk berjuang bersama, menyatukan hati akan saling bergandeng tangan secara erat dan kuat untuk memberikan dukungan penuh kepada prabowo Subianto," kata Marsekal TNI (Purn) Imam sufa'at.

Imam mengatakan, para purnawirawan Jenderal sudah melihat kemampuan Prabowo dan juga gagasannya. Menurut dia apa yang dilakukan Prabowo bisa menjadi harapan baru bagi Indonesia.

"Hari ini kita sudah melihat kemampuan calon presiden kita Prabowo Subianto meluangkan gagasannya dengan tema ekonomi kerakyatan sebagai solusi tatanan ekonomi Indonesia dan global, kita berikan harapan baru tentang masa depan indonesia yang adil, damai, dan sejahtera," ungkapnya.

Dukungan itu langsung menuai respon dari Prabowo yang juga sedang hadir dalam acara tersebut. Dia mengaku tidak menyangka para purnawirawan Jenderal akan mendukungnya maju Pilpres 2019.

"Saya tidak berharap, karena ingin menghromati kebebasan saudara-saudara, tetapi dengan pernyataan sikap ini saya menerimanya sebagai suatu penugasan. Suatu kehormatan yang sangat besar," ucap Prabowo.

Adanya dukungan dari 300 jenderal yang sudah pensiun ini, Prabowo merasa bersyukur. Dia pun bertekad untuk memberikan seluruh kekuatan, pikiran demi merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia.

"Terimakasih atas kepercayaan saudara-saudara, kehormatan yang sangat besar bagi saya, perjuangan kita inilah pertempuran kita terakhir merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia. Terimakasih," tandasnya.

Read More

Tolak masuk timses, Khofifah pakai jaringan santri dan kiai menangkan Jokowi

Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengaku siap berjuang memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di wilayahnya. Namun Khofifah tidak bersedia dimasukkan ke dalam struktur tim pemenangan.

"Saya sejak awal memohon untuk tidak masuk dalam tim pemenangan baik pusat maupun daerah," ujar Khofifah saat menghadiri rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).

Menurut Khofifah, memenangkan Jokowi-Ma'ruf di wilayah Jawa Timur tidak perlu masuk tim pemenangan. Dia mengaku telah memiliki strategi khusus yakni dengan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada dan pernah dipakai saat Pilkada Jawa Timur kemarin.

"Kan kami ini punya jejaring yang Insya Allah lebih strategis jikalau kami tidak perlu masuk di dalam tim pemenangan resmi. Jadi akhirnya teman-teman mengoordinasikan melalui relawan-relawan yang mereka putuskan itu jaringan kiai, santri nasional," tuturnya.

Sebagai Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah mengaku banyak memiliki jaringan, utamanya kalangan ulama dan santri di Jawa Timur. Dia merasa akan lebih leluasa mengoptimalkan jaringan tersebut apabila tidak masuk ke tim pemenangan.

"Rasanya ini lebih memungkinkan untuk memaksimalkan semua jaringan yang kita punya dan tidak hanya terbatas di Jatim, karena kita semua akan bersinergi untuk memenangkan Pak Jokowi-Ma'ruf," ucap Khofifah.

Read More

Hina Megawati, Ma'ruf dan TGB, Ustaz Yahya Waloni dipolisikan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan Ustaz Yahya Waloni ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penghinaan terhadap cawapres KH Ma'ruf Amin, Mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding merasa terganggu dengan beberapa ucapan dari Ustaz Yahya Waloni. Dia pun mengutip beberapa ucapan yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 2.

"Pertama yang menyinggung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Misalnya biang kerok masalah di Indonesia dilakukan oleh nenek di Jakarta namanya Ibu Megawati. Kita doain supaya cepat mati," ucap Karding menirukan ucapan Ustaz Yahya Waloni, di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (21/9).

Kedua, pernyataan Ustaz Yahya Waloni yang ditujukan ke cawapres KH Ma'ruf Amin. Pernyataan Ustaz Yahya Waloni yakni sudah uzur, sudah mau mati tetapi berambisi mau jadi wakil presiden.

Lalu pernyataan Ustaz Yahya Waloni yang ditujukan ke TGB. Yahya, kata Karding mengganti singkatan Tuan Guru Bajang menjadI Tuan Guru Bajingan.

"Ini jelas melanggar pasal 28 UU ITE, artinya seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan luaskan informasi yang mengandung unsur permusuhan dan kebencian," ucap Karding.

"Tidak sepatutnya tokoh seperti KH Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Megawati Soekarnoputri diserang dengan nada nyiyir atau menghina," tambah dia.

Menurut dia, orang seperti Ustaz Yahya Waloni mesti diberi pelajaran supaya sadar hukum. "Tidak boleh ada orang seperti ini. Dia itu tokoh masyarakat sampaikan di satu majelis. Ini kan berbahaya bagi bangsa, masyarakat dan kesatuan kita," ungkap dia.

Karenanya hari ini, Abdul Kadir Karding atas nama Sekretaris Jenderal PKB melaporkan Ustaz Yahya Waloni dengan membawa bukti berupa flashdisk yang di dalamnya berisikan video Ustaz Yahya Waloni.

Laporan Karding tercatat dengan nomor LP / B // 1176// IX / 2018 / BARESKRIM tertanggal 21 September 2018.

Sekedar informasi, Yahya Waloni mengisi ceramah di Masjid Al Fida Muhammadiyah, Pekanbaru, Riau pada 9 September 2018. Dalam pembahasannya, dia sempat menyinggung Ma'ruf Amin yang haus kekuasaan, TGB sebagai singkatan Tuan Guru Bajingan, dan mendoakan Megawati Soekarnoputri disegerakan meninggal dunia.

Read More

Jokowi-Ma'ruf dapat nomor urut 1, Prabowo-Sandiaga nomor 2

Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1 setelah melakukan pengundian di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (21/9) malam. Penantangnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 2.

Rangkaian pengundian nomor urut dimulai dengan pengambilan nomor urut undian yang dilakukan oleh para cawapres. Ada 10 bola berisi angka 1 sampai dengan 10. Cawapres Sandiaga dan Cawapres Ma'ruf Amin maju mengambil satu bola dari dalam toples secara bersamaan. Setelah dibuka, Sandi mendapat nomor 1, sedangkan Ma'ruf mendapat nomor 10.

Karena Sandi mendapat nomor 1, Prabowo berhak mengambil nomor urut terlebih dahulu. Prabowo kemudian mengambil satu tabung, sebelum Prabowo sempat membuka tabung, Ma'ruf sempat membaca doa yang ditanggapi amin oleh para hadirin. Capres Jokowi kemudian mengambil tabung yang tersisa.

Saat dibuka, secara bersamaan, Prabowo mendapat kertas bertuliskan angka nomor 2 dan Jokowi mendapat nomor urut 1.

"Nomor 1 pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Nomor 2 Bapak Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Para pimpinan partai yang hadir bersorak dan bertepuk tangan. Ketua KPU dan komisioner KPU kemudian menyerahkan plakat yang berisi nomor urut kepada kedua pasangan capres-cawapres.

Read More